Jadilah Presiden Yang Pro Aktif….. Dong!

Menjelang pilpres 2009 ini ada baiknya saya bicara, daripada diam dipendam di dalam hati. Kejengkelan bisa terus memuncak, berbahaya jika tidak tersalurkan.

Presiden mendatang haruslah pro aktif. Apa maksudnya? Saya menilai, presiden selama ini dan sebelum-sebelumnya tidak membantu secara nyata dalam penegakan supremasi hukum, perbaikan ekonomi, pembentukan identitas bangsa, dan lebih jauh lagi pembentukan peradaban ke arah perbaikan. Presiden selama ini lebih banyak bersembunyi di belakang protokoler, tidak berani berinisiatif sendiri. Atau apakah presiden memang kurang cerdas berinisiatif? Atau apakah presiden sudah merasa sangat sibut untuk sekedar bicara?

Sejak pilpres 2004 presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, presiden memiliki legitimasi kuat atas kepemimpinan bangsa dan negara. Asumsi saya, presiden yang dipilih oleh rakyat ini memang telah terbentuk sebagai pribadi berkarakter baik tidak bercela, sederhana, jujur, dan adil. Langkah pertama sang presiden terpilih haruslah mencari, menentukan, dan memastikan para pembantunya juga berkarakter sama. Presiden harus menggunakan emosinya (bukan berarti dengan marah), intonasi ucapan yang kuat, dan segala hal yang mendukung, untuk memastikan bahwa tiap-tiap seorang demi seorang pembantunya pasti adalah orang baik, jujur, adil, tidak memiliki konflik kepentingan atas jabatan yang akan dipercayakan, serta berkarakter terpuji lainnya. Pembantu-pembantu presiden ini akan memimpin departemen-departemen kementerian, tentara, kepolisian, kejaksaan, dan yang setara dengan itu. Mereka pun selanjutnya harus memastikan bahwa jajaran di bawahnya yang akan menjalankan depertemen-depertemen kementerian, tentara, kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya itu adalah jajaran yang berkarakter terpuji.

Lalu pro aktif-lah sang presiden. Sebagai contoh, untuk menghilangkan budaya korupsi dan berbagai pungutan liar, presiden haruslah pro aktif dengan banyak berbicara secara tegas bahkan penuh emosi agar semua jajaran di depertemen-departemen, tentara, kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya untuk tidak korupsi. Presiden harus secara periodik mendatangi departemen kementerian, markas tentara, markas polisi, kejaksaan, dsb, untuk memastikan korupsi tidak akan lagi dilakukan. Yang penting pula, presiden harus pula bicara secara lugas kepada rakyat secara periodik melalui media elektronik agar korupsi diberantas. Maka gerakan anti korupsi dan anti pungutan liar akan menjadi gerakan nasional yang aktif, produkti, dan masif, serta semua jajaran negara akan tegas melaksanakan itu.

Dalam hal penegakan supremasi hukum, presiden sudah seharusnya pula pro aktif. Bicaralah di depan rakyat secara langsung atau melalui media elektronik bahwa kita semua harus jujur dan mengaku bersalah jika memang bersalah. Jangan takut disebut mengintervensi hukum. Menasehati kepada kebenaran bukanlah intervensi atas independensi hukum. Karena itu, cobalah petakan kasus-kasus besar atau kecil di republik ini. Tak ada salahnya presiden mendatangi pihak-pihak yang terlibat dan nyatakan di depan hidung mereka jika salah akui salah. Ambil contoh kasus BLBI. Presiden seharusnya berani dengan lantang bicara kepada pengemplang BLBI, jika salah akui salah, kembalikan uang negara, dan jangan enak-enak hidup mewah dengan memakan uang negara. Begitu pula dalam kasus korupsi para anggota DPR, pimpinan BI, kasus pembunuhan yang melibatkan ketua KPK, dan sebagainya. Dengan wibawanya, semestinya presiden akan mampu menggetarkan hatinurani orang-orang zalim yang jelas bersalah, agar mereka menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya memang salah.

Dalam hal perbaikan ekonomi, presiden haruslah pro aktif membela kepentingan rakyat banyak dibanding membela segelintir orang pengusaha atau pemegang kapital besar. Seharusnya presiden berjuang keras untuk menegakkan kemandirian bangsa terlebih dahulu, dibanding membela pengusaha atau pemegang kapital yang rakus mencari untung di balik aktivitas perdagangan bebas dunia. Lihat kasus CPO. Ketika harganya meroket di pasar luar negeri, ramai-ramai para pengusaha nasional mengalokasikan penjualan CPO ke luar negeri. Penjualan CPO di dalam negeri yang diminta pemerintah dihargai lebih rendah ditinggal jauh tak digubris. Presiden dan pemerintah diam tak berdaya, beralasan tak ada yang bisa mengekang orang mencari untung besar. Tapi giliran harga CPO dunia anjlok di bawah harga pasar dalam negeri, berulah para pengusaha nasional itu berlindung di balik harga dalam negeri yang jauh lebih tinggi dari harga dunia, tak mau mereka menurunkan harga. Lalu presiden dan pemerintah kembali diam. Apa susahnya presiden dengan dukungan rakyat banyak berjuang keras mengalokasikan seluruh kekayaan alam Indonesia untuk pemerataan dan peningkatan taraf ekonomi rakyat. Kekayaan alam kita yang luar biasa bukan untuk orang asing bukan pula untuk beberapa gelintir orang saja. Petakan…! Minyak dan gas, barang tambang, hutan, pariwisata, dan masih banyak lagi. Bicara dong presiden.., bicara…, dan bertindaklah! Tunjuk dada para pengusaha dan pemegang kapital, tanyakan, “Mana rasa nasionalismu? Jangan enak-enak hidup mewah, jangan numpuk harta, kau mati juga cuma butuh lubang kubur dan kain kafan!”

Ah, masih banyak yang ingin saya utarakan berkaitan dengan keharusan presiden bersikap dan bertindak pro aktif. Dalam kedudukan anda wahai presiden, anda harus berani dan mampu mengajak rakyat, memobilisir mereka dalam menyelesaikan banyak hal masalah bangsa. Dan yang paling utama, ajak diri anda sendiri dan mereka untuk sadar mendasarkan kehidupan ini demi mengabdi kepada Tuhan Sang Maha Pencipta.

Wa Allahu A’lam, Alhamdulillah.

29 Mei 2009

Gerakan Masif Kebenaran

Dalam tulisan ini saya akan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tolong menolong dalam kebaikan.

Saya mendambakan gerakan kebenaran yang akan menegakkan kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong secara masif. Gerakan ini saya pikir perlu ada sekarang, bahkan sudah sangat dibutuhkan, dalam rangka menghilangkan kedustaan, kezaliman, korupsi, dan sejenisnya, yang sudah sangat membudaya. Gerakan ini haruslah besar, melibatkan banyak pihak di semua lini aktivitas, terkoordinasi, dan konsisten.

Satu contoh kecil dalam hal pembuatan SIM atau sertifikat tanah. Saya sudah sangat jengkel dengan korupsi dan pungutan liarnya yang sudah membudaya. Saya berandai-andai jika kita sanggup bersama-sama memberantasnya. Saya menyaksikan dalam pembuatan/perpanjangan SIM, tidak ada transparansi dalam hal tarif resmi sesuai peraturannya. Yang ada diminta biaya sangat berlebih tanpa ada tanda terimanya. Saya ingin, saya mampu memprotes pungli itu dan saya kuat karena saya ada yang mendukung secara nyata. Misalnya ada Aleg jujur atau Polisi jujur atau pejabat berwenang jujur di belakang saya dan siap membantu saya. Saya ingin sekali menghabiskan karakter pungli itu, karena itu berdosa, hasilnya haram, menzalimi, dan tidak layak lagi ada orang berkarakter itu! Dengan dukungan yang kuat itu saya mampu membuat jera dan bertobat oknum pelaku pungli tsb. Ah andaikan saya bisa.

Itu baru satu contoh kecil. Saya ingin di mana pun saya menemukan kezaliman saya kuat dan mampu menghilangkan kezaliman itu. Begitu juga dengan anda bahkan kita bersama-sama. Saya ingin kita mampu bersama-sama menghilangkan kezaliman. Jangan sampai ada lagi kezaliman di muka Bumi ini. Saya mendambakan Gerakan Masif Kebenaran dapat terwujud.