Akhir-akhir ini wacana Ekonomi Kerakyatan (EK) versus Neo Liberalisme (NL) tengah mengemuka. Pada kenyataannya untuk Indonesia saat ini yang sudah terperosok sedemikian jauh mengikuti globalisasi yang seiring dengan pasar bebas (salah satu perwujudan NL), EK memang sebuah mimpi. Padahal, kondisi Indonesia secara umum saat ini memang lebih membutuhkan EK daripada NL. Kualitas kesejahteraan, intelektual, dan kependudukan masyarakat Indonesia masih jauh di bawah. Indonesia lebih membutuhkan EK, yang merupakan gerakan bersama untuk terlebih dahulu membuat kesejahteraan, intelektual, dan kependudukan masyarakat Indonesia berkualitas tinggi. Jika kualitas tinggi itu telah tercapai, barulah Indonesia siap terjun ke dalam arus globalisasi dan pasar bebas, itu pun dengan catatan haruslah globalisasi dan pasar bebas yang berlandaskan syariah.
Satu contoh bahwa sistem ekonomi kerakyatan lebih tepat bagi Indonesia dibanding Neo Liberal adalah dalam sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tetapi Neo Liberal mengizinkan adanya pelaksanaan pendidikan demi mengejar profit semata. Celakanya justru lembaga pendidikan negeri di Indonesia telah mempraktekkan sistem Neo Liberal itu.
Lembaga pendidikan negeri tidak layak menerapkan diskriminasi pelayanan pendidikan yang dilandaskan kepada kemampuan finansial. Ini sangat bertentangan dengan tujuan dibentuknya NKRI. Bacalah kembali pembukaan UUD 1945, tujuan dibentuknya NKRI adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia. Tidak ada diskriminasi bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia!
Adanya kelas internasional di lenbaga pendidikan dasar dan menengah negeri –yang jelas menunjukkan diskriminasi pelayanan pendidikan dibanding kelas reguler– bertentangan dengan UUD. Demikian pula privatisasi lembaga pendidikan tinggi negeri yang dibangun oleh uang rakyat adalah juga bertentangan dengan UUD. Maka kelas internasional di sekolah dan PT negeri juga kelas ekstensi di PTN bertentangan dengan UUD. Kelas-kelas itu boleh saja ada di lembaga pendidikan swasta tapi tidak di negeri. Pelayanan pendidikan di lembaga pendidikan negeri haruslah menerapkan pemerataan pelayanan pendidikan, termasuk kualitas pendidikannya. Tidak boleh ada diskriminasi. Jika ingin berkualitas internasional, harus semua berkualitas internasional.
Agustus 27, 2009 pukul 2:52 am |
Bos, bisa kasih contoh ekonomi kerakyatan yang sukses? Yang aku lihat jatuhnya ke sosialis tuh
EK lebih ke utopia kayaknya
Dan, ekonomi pasti bermuara pada profit. Potong telinga saya jika ada model ekonomi yang tidak berorientasi profit.
September 8, 2009 pukul 3:30 pm |
Trims banget komentarnya..:-)
Saya sebenarnya sekedar membandingkan sistem ekonomi yang kini berlaku dengan tujuan dibentuknya NKRI di dalam UUD 1945 yang beraroma EK. Jika yang kini berlaku cenderung kapitalis liberal, jelas tidak sesuai dengan tujuan NKRI itu, dan itu berarti tidak konsisten. Jadi untuk tataran duniawi, tujuan dibentuknya NKRI sudah cukup ideal.
Jika ingin lebih mendalam lagi, sistem ekonomi seharusnya sarat mengandung nilai-nilai Ketuhanan, yang tidak hanya punya tujuan duniawi tetapi juga bertujuan akhirat. Sistem ekonomi seperti ini sudah pernah ada dan meraih kesuksesan gilang gemilang dengan mencetak generasi manusia terbaik yang pernah ada di dunia. Landasan ekonomi ini adalah tauhid dengan kerangkanya totalitas penegakan zakat. Sejarah mencatat itu, di mana di masa kegemilangan sistem ekonomi Ketuhanan ini, tidak ada lagi orang miskin yang berhak menerima zakat. Lebih lengkapnya boleh dibaca kitab-kitab ekonominya Ibn Khaldun.
Sistem ekonomi memang mengejar profit, tetapi yang ideal jelas bukan hanya profit duniawi, tapi juga sarat mengandung nilai-nilai dan mengejar profit akhirat. Sistem ekonomi yang ideal harus tetap jernih mengingat tujuan diciptakannya manusia. Kini kita semua masih berusaha untuk kembali menegakkannya. Hidup tidak hanya di dunia Saudaraku…:-)